"Pentingnya Mitigasi Jangka Panjang untuk Konflik Manusia dan Satwa Liar di Lampung"
Lampung,- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan perlunya langkah mitigasi jangka panjang untuk mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar di wilayahnya. Dalam pernyataannya di Bandarlampung pada hari Kamis (14/08/2025)
Jihan menyatakan bahwa interaksi negatif antara manusia dan satwa liar telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan terukur.
"Perlu langkah strategis dan terukur dalam menangani interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan kasus," ujar Jihan. Ia menekankan pentingnya penyusunan mitigasi jangka panjang yang mencakup pemetaan wilayah rawan, pemasangan tanda peringatan, serta pengawasan titik panas untuk mencegah terjadinya konflik.
Langkah-langkah ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Gubernur Lampung mengenai pemulihan ekosistem, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi lingkungan.
"Kita perlu melakukan mitigasi jangka panjang melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan satwa, serta pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi lingkungan dan sosial,” jelasnya.
Jihan juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dengan merevisi Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi dan Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dengan Satwa Liar Provinsi Lampung.
Ia mengungkapkan bahwa forum koordinasi yang ada saat ini belum berjalan maksimal, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap SK yang telah dibentuk sejak 2021.
"Anggotanya harus diperluas, sebab masih terdapat pimpinan daerah yang belum mengetahui keberadaan forum tersebut," jelas jihan.
Lebih lanjut, Jihan mengusulkan keterlibatan akademisi untuk melakukan riset berkala mengenai dinamika populasi satwa liar dan kondisi habitatnya. Data ilmiah dari riset tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah penanganan dan kebijakan yang lebih efektif.
"Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan mitigasi penanganan konflik juga sangat penting. Selama ini, penanganan di lapangan sering terkendala akibat adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi. Dengan SOP yang jelas, akan ada pembagian tugas yang tegas," ujarnya.
Jihan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pembagian wilayah kerja antara provinsi dan kabupaten serta kota, terutama di daerah yang memiliki kawasan hutan dan rentan konflik. Dukungan anggaran dan keterlibatan mitra terkait menjadi kunci keberhasilan penanganan konflik ini.
"Strategi penguatan kapasitas desa mandiri konflik, penyusunan panduan teknis penanganan konflik, pengembangan ekonomi alternatif ramah lingkungan, peningkatan patroli dan rehabilitasi habitat, serta penggunaan teknologi seperti GPS collar untuk pemantauan pergerakan satwa juga perlu dipertimbangkan," tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik antara manusia dan satwa liar di Lampung dapat diminimalisir, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian satwa liar.
